Politisi Menjual Narasi Kebencian untuk Kekuasaan

Bisnis kebencian itu memang ada. Apalagi di tengah era digital yang semakin memudahkan orang menyebarkan informasi seperti sekarang ini.  

Terbaru adalah penangkapan seseorang bernama Rohmad Koerniawan (38) di Tulungangung. Ia adalaha pemilik dan pengelola akun media sosial penebar ujaran kebencian yang dipesan sejumlah pihak. Rohmad diketahui menjadi pengelola dua akun Facebook sekaligus, atas nama Puji Ati dan Imam Insani.

Lewat akun medsosnya itu, Rohmad menuding sejumlah pejabat Tulungagung telah bermain kotor terkait dengan tugasnya. Dari pengakuannya, Rohmad mengunggah postingan bernada fitnah dan ujaran kebencian karena pesanan sejumlah orang, termasuk sejumlah oknum wartawan dan pejabat. Ia pun mendapatkan imbalan materi.

Kasus Rohmad hanyalah fenomena gunung es, lantaran saat ini masih sangat banyak penyebar kebencian di masyarakat. Tak hanya media sosial yang dapat diakses secara publik seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, mereka juga beroperasi lewat media sosial yang semi-tertutup seperti grup Whatsapp atau Telegram.

Menurut saya, kebencian adalah bahan bakar utama konflik, selain ketidakadilan. Jika ketidakadilan biasanya timbul dalam konflik vertikal, antara pemegang kekuasaan dengan mereka yang tertindas, maka dalam kebencian konflik yang timbul lebih berkarakter horizontal.

Artinya, jika kita tengok karakternya, kebencian bisa lebih berbahaya dari sekadar ketidakadilan. Mengapa? Karena, menurut saya, ketidakadilan sangat jelas karakternya, siapa yang baik dan jahat, sehingga tidak terlalu rumit, meski tetap saja sesuatu yang sangat sulit diatasi mengingat karakter pemegang kuasa.

Sementara itu, konflik karena kebencian terkadang samar, tidak jelas siapa yang jahat dan benar. Bisa jadi kedua-duanya pada posisi benar, tetapi karena kebencian maka pihak lawan jadi sama-sama salah. Kebencian mendistorsi penilaian obyektif, menjadi suatu pengadilan tanpa rasionalitas.

Konflik karena kebencian juga cenderung menghabisis siapa saja, dan yang lebih sering kalangan mayoritas, atau mereka yang ada di level bawah, yaitu rakyat dalam pengertian apapun. Pasalnya, dalam kebencian ada kebodohan massa yang tidak bisa ditanggulangi hanya dengan seminar atau kursus perdamaian.

Kebencian juga terawat dengan baik dalam tradisi dan kultur, karena telah jadi alat bagi sebagian orang untuk tetap berada di atas. Contoh saja dalam kasus kebencian etnis di Indonesia, yang pada awalnya adalah alat penguasa kolonial untuk mengadu domba. Lantara penguasa tak kuasa atau tak mau terus-terusan mendanai kerugian untuk menekan kalangan Tionghoa, maka mereka membawa konflik itu ke level rakyat. Dengan begitu, kekuatan rakyat untuk menekan penguasa jadi berkurang lantaran tenaganya dihabiskan untuk konflik horizontal.

Hari-hari ini, atau sejatinya tahun-tahun belakangan, kebencian kembali jadi komoditas yang semakin menarik karena jadi alat sejumlah pihak untuk meraih kekuasaan. Adu domba adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi politik Tanah Air belakangan, dan bahan bakarnya adalah kebencian, kebencian yang dibuat-buat.

Konflik itu seolah ada sebagai perang antara kebenaran dan kejahatan, antara partai tuhan dan partai setan, padahal apa yang terjadi sebenarnya adalah motif mencari kekuasaan dengan mengorbankan rakyat. Padahal, dalam konteks politik demokrasi, para partai politik maupun kandidat legislator dan presiden-wakil presiden jelas-jelas orang yang dalam misinya untuk mencari cara terbaik memperbaiki kondisi bangsa.

Misi tersebut ter-distorsi hanya sekadar upaya untuk mencapai kekuasaan lantaran imbal hasilnya sangat besar. Maka terlihat dengan jelas bahwa para politikus berinvestasi habis-habisan untuk mendapatkan suara (suatu komoditas dalam demokrasi prosedural) rakyat, tetapi sesungguhnya tidak pernah melihat bahwa tujuannya untuk rakyat. Maka dengan mudah mereka menggunakan narasi kebencian untuk menyerang lawan dan mendapatkan dukungan.

Narasi kebencian juga semakin laku di tengah politik narsis, di mana politikus memanfaatkan segala sesuatu untuk terus menjadi perhatian dan mencapai kekuasaan. Tanpa kekuasaan, apa yang bisa mereka kerjakan? Mungkin tidak ada yang dikerjakan. Ini menandakan bahwa kerja apapun yang pada akhirnya mereka lakukan bukan untuk rakyat, tapi dirinya sendiri.

Politik dengan memanfaatkan narasi kebencian ini berbahaya jika diteruskan, karena cenderung menghasilkan konflik horizontal, membudayakan cara pikir picik dan stereotip negatif yang cenderung direproduksi dari zaman-ke-zaman.